Materi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, perbankkan dan Analisis ekonomi

Monday, October 9, 2017

Pengertian, Jenis-jenis dan Faktor yang Mempengaruhi Dividen

Pengertian, Jenis-jenis dan Faktor yang Mempengaruhi Dividen  -  Pada postingan kali ini, penulis akan membahas tentang pengertian dividen, pengertian kebijakan dividen, factor yang mempengaruhi kebijakan dividen, tahapan – tahapn dalam pembagian dividen, jenis-jenis dividen, macam-macam kebijakan deviden dan upah dan hutang pajak yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. 
Pengertian Dividen
Dividen merupakan salah satu keputusan penting untuk memaksimumkan nilai perusahaan disamping keputusan investasi dan struktur modal (keputusan pemenuhan dana). Dividen berasal dari bahasa Latin yaitu divendium yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berikut ini beberapa pemaparan mengenai pengertian dividen:
  1. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham (dalam suatu Perseroan).
  2. Dalam dunia ekonomi dividen adalah seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan pajak yang dibagikan kepada pemegang saham (pemilik modal sendiri) kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 
  3. Menurut Bapepam dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham.
  4. Menurut Darmaji dan Fakhrudin (2001: 9) dividen adalah pembagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan tersedia bagi pemegang saham.
  5. Menurut Husnan dan Pudjiastuti dividen adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan dan tersedia bagi pemegang saham.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa dividen adalah laba yang diperoleh perusahaan (PT) untuk dibagikan kepada pemegang saham.


Pengertian, Jenis-jenis dan Faktor yang Mempengaruhi Dividen
Pengertian, Jenis-jenis dan Faktor yang Mempengaruhi Dividen


Pengertian Kebijakan Dividen
Salah satu kebijakan dividen yang harus diambil oleh manajemen adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akan dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi di bagi dalam laba ditahan.

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi Kebijakan Dividen adalah kebijakan untuk menentukan berapa laba yang harus dibayarkan ( deviden ) kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali ( laba ditahan ). Dividen adalah pendapatan bagi pemegang saham yang dibayarkan setiap akhir periode sesuai dengan prosentasenya. Prosentase dari laba yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham disebut sebagai Dividen Payout Ratio (DPR).

Menurut para ahli, kebijakan dividen di definisikan seperti berikut :

1. Bambang Riyanto (2001: 281) 
Kebijakan dividen sebagai politik yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan (earning) antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk di gunakan di dalam perusahaan (laba ditahan).

2. Sundjaja dan Barlian (2003: 390)
Kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen.

3. Wetson dan Brigham (1990: 198) 
Kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan.

4. Suad Husnan, kebijakan dividen dapat diartikan:
Apakah laba yang diperoleh seharusnya dibagikan atau tidak. Apakah laba di bagi kan dengan konsekuensi harus mengeluarkan saham baru.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan pembagian pendapatan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen (dibagikan/ditahan).

Tahap – Tahap Pembagian Dividen

Tahap –tahap pembagian dividen 
Ø Pembayaran dividen pada umumnya dilakukan setiap setahun sekali tetapi jika tidak disetujui pemegang saham bisa dilakukkan setiap enam bulan sekali bahkan tiga bulan sekali, itu semua tergantung kemampuan perusahaan memperoleh laba dan kesediaannya kas.

Ø Jika perusahaan ingin ekspansi, pembagian dividen bisa tidak dilakukan karena dananya untuk keperluan investasi. Atau pembagian dividen itu kecil saja agar laba ditahan besar cukup untuk ekspansi. Jika perusahaan tidak mungkin lagi dikembangkan, maka seluruh laba bersih setelah pajak dapat dibagikan kepada para pemegang saham.

Ø Dalam kondisi bisnis buruk , dimana laba bersih setelah pajak kecil pembagian dividen bisa ditangguhkan dengan alasan laba tersebut digunakan untuk menambah modal kerja.

Contoh pembagian deviden sebagai berikut :
  1. Tanggal pengumuman, Komisaris perusahaan dapat mengumumkan pembagian dividen tanggal 15 november 2008 dan akan dibayarkan tanggal 2 januari 2009, tiap saham tercacat tanggal 15 Desember 2008 akan menerima Rp.200
  2. Tanggal pencacatan saham, pemegang saham baru harus mencacat kan sahamnya selambat-lambatnya tanggal 15 desember tahun xxxx jika tidak maka dividennya akan dibayarkan kepada pemegang saham lama.
  3. Tanggal ex-dividen , yaitu empat hari sebelum tanggal 15 desember tahun xxxx, jika pembeli saham ingin menerima dividen maka ia harus membeli tanggal 10 desember tahun xxxx
  4. Tanggal pembayaran, pada umumnya perusahaan akan membayarkan dividen tanggal 2 atau 3 januari tahun berikutnya.

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham antara lain :

1. Undang-Undang (UU)
Undang-Undang menentukan bahwa dividen harus dibayar dari laba, baik laba tahun berjalan maupun laba tahun lalu yang ada dalam pos “laba ditahan” dalam neraca.

2. Kebutuhan dana bagi perusahaan secara operasional
Semakin besar kebutuhan dana perusahaan berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi dananya untuk pembiayaan secara operasional baru sisanya untuk pembayaran dividen.

3. Posisi likuiditas Perusahaan
Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Apabila manajemen ingin memelihara likuiditas dalam mengantisipasi adanya ketidakpastian dan agar mempunyai fleksibilitas keuangan, kemungkinan perusahaan tidak akan membayar dividen dalam jumlah yang besar.

4. Kebutuhan Dana Untuk Membayar Hutang
Apabila perusahaan mengambil hutang untuk membiayai ekspansi atau untuk mengganti jenis pembiayaan yang lain, perusahaan tersebut menghadapi dua pilihan, yaitu perusahaan membiayai hutang itu pada saat jatuh tempo atau menggantikan dengan jenis surat berharga yang lain. Jika keputusannya membayar hutang tesebut, maka biasanya perlu untuk menahan laba, 


5. Kemampuan untuk meminjam
Posisi likuiditas bukanlah satu-satunya cara untuk menunjukkan fleksibilitas dan perlindungan terhadap ketidakpastian. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui hutang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan.

6. Pembatasan-pembatasan dalam perjanjian hutang
Ketentuan perlindungan dalam suatu perjanjian hutang sering mencantumkan pembatasan terhadap pembayaran dividen. Pembatasan ini digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut membayar hutangnya. Biasanya, pembatasan ini dinyatakan dalam persentase maksimum dari laba kumulatif. Apabila pembatasan ini dilakukan, maka manajemn perusahaan dapat menyambut baik pembatasan dividen yang dikenakan para kreditur, karena dengan demikian manajemen tidak harus mempertanggungjawabkan penahanan laba kepada para pemegang saham. Manajemen hanya perlu mentaati pembatasan tersebut.

7. Pengendalian perusahaan
Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, maka perusahaan mungkin menaikkan modal di waktu yang akan datang melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan.

8. Tingkat laba
Tingkat hasil pengembalian atas aktiva yang diharapkan akan menentukan pilihan relative untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen pada pemegang saham atau menggunakannya di perusahaan tersebut.

9. Tingkat Ekspansi Aktiva
Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya, perusahaan cenderung untuk menahan laba dari pada membayarkannya dalam bentuk deviden.


Jenis - Jenis Dividen

Ada beberapa jenis dividen, diantaranya : 

1. Dividen tunai
Jenis dividen tunai adalah yang paling umum dibagikan kepada pemegang saham. Cara pembayarannya adalah secara tunai. Sehingga, hal ini lebih disenangi oleh para pemegang saham. Terkadang perusahaan public membayarkan dividen ini secara berkala. Antara dua sampai empat kali dalam 1 tahun. Selain itu, dividen ini biasanya akan dikenai pajak sesuai dengan hukum yang berlaku pada tahun pengeluaran.

2. Dividen saham
Sesuai dengan namanya, dividen saham ini dibayarkan dalam bentuk saham. Dividen ini sering di manfaatkan oleh perusahaan jika perusahaannya kekurangan uang kas. Pembagian dividen jenis stock biasanya diberikan secara merata bagi semua pemegang saham. Dengan demikian, para pemegang saham akan menerima saham lebih banyak setelah mendapatkan dividen saham ini.

3. Dividen properti
Dividin properti ini dibagikan dalam bentuk aset/barang. Tidak dengan tunai ataupun saham. Jenis pembagian dividen ini jarang dilakukan oleh prusahaan. Karena akan lebih sulit perhitungannya. Biasanya perusahaan melakukannya karena uang tunai yang ada di perusahaan sudah terlanjur tertanam dalam investasi perusahaan lain.

4. Dividen skrip
Dividen Skrip dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Perusahaan akan membayarkan pada waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan surat janji hutang. Dan biasanya surat ini akan dikenakan bunga sampai dengan uang tersebut dibayarkan kepada pemilik saham. Pembayaran dengan jenis ini bisa saja terjadi karena kurangangnya persediaan uang tunai dalam perusahaan. Sehingga, akan menyebabkan perseroan mempunyai hutang jangka pendek kepada pemegang surat.

5. Dividen likuidasi
Dividen likuidasi bisa diartikan sebagai pengembalian modal. Hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun, hal ini hanya berlaku jika perusahaan tersebut masih memiliki sedikit sisa kekayaannya. Jika tidak ada yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan mendapat apa-apa.

Upah Dan Hutang Pajak

1. UPAH
a. Upah menurut Undang-Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

b. Upah menurut pengertiannya
Upah adalah sebuah kesanggupan dari perusahaan untuk menilai karyawannya dan memposisikan diri dalam benchmarking dengan dunia industri. Perusahaan wajib memiliki kerangka dasar System Pengupahan yang baku & standard untuk dijadikan acuan dalam pembicaraan negosiasi gaji. Tujuan utama dari ini adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi serta memuaskan karyawan agar tetap bertahan & berkarya di perusahaankita.

Pada umumnya perusahaan sektor swasta (yang belum terbuka) memerlukan suatu filosofi upah yang kompetitif. Sedangkan untuk perusahaan terbuka (Tbk) umumnya memerlukan filosofi yang lengkap dengan berfokus padabenefit dan kualitas pekerjaan.

Rangkuman dari Filosofi Upah adalah sebuah Maha Karya Perusahaan / Corporate Masterpiece (selain dari produk perusahaan) yaitu sebuah Total Kompensasi. Dimana dalam Total Kompensasi ini terdapat komponen yang saling menunjang satu dengan lainnya agar perusahaan dapat kompetitif di pasar industri. Komponen-komponen tersebut dapat berwujud langsung maupun tidak langsung diterima karyawan seperti gaji, insentif / tunjangan, saham, medical dsb. Kesemua ini merupakan bentuk kombinasi yang harus menarik, mengikat, dan memotivasi serta memuaskan karyawan.

Untuk lebih jelasnya bisa kita simak beberapa contoh strategi pengupahan di bawah ini : 
Penawaran gaji yang kompetitif di pasar 
Optimalisasi Turn Over pada penekanan strategi menarik karyawan baru 
Fokus pada menahan karyawan tinggal (retain) 
Struktur Penggajian yang sempurna (kompetitif, menarik, menahan dan mempertahankan serta mampu mempengaruhi pasar industri) 

Tantangan yang kini dihadapi oleh perusahaan adalah "How To Create Effective Total Compensation System". Hal ini bukanlah tugas yang mudah bagi para top management untuk merumuskannya.

Contoh mudah bisa kita gambarkan demikian : 
Sebuah perusahaan kecil yang berkembang dengan memiliki cash flow & turn over yang rendah hendak menentukan system pengupahan yang baku. Filosofi yang mungkin bisa dilaksanakan adalah 
Memberikan pengupahan dasar yang kompetitif dan bukan secara agresif, namun dapat dibandingkan dengan yang didapatkan di tempat lain 
Menawarkan equity perusahaan (saham) sehingga mereka akan memperoleh hasil yang memuaskan apabila perusahaan tersebut profitable 
Melakukan program pengupahan yang progresif melalui insentif sehingga high performance dapat merasakan perbedaannya 
Melakukan strategi memimpin di awal tahun dan tertinggal di akhir tahun dan sebaliknya (strategi yang sama dapat juga diimplementasikan namun berbeda dalam interval waktu). Pada umumnya peninjauan gaji biasanya dilakukan 1-2 kali setahun dimana pasar industri terus menerus bergerak secara spontan. Penentuan peninjauan gaji harus dilakukan oleh perusahaan secara berkala tiap tahun untuk merefleksikan kondisi perusahaan di pasar industri apakah akan memimpin atau ditengah-tengah atau paling bawah di pasar industry. 

2. HUTANG PAJAK

a. Pengertian
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. “Utang pajak” adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Pajak yang terutang” adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


b. Timbulnya Hutang Pajak

a) Timbul pada saat disahkannya undang-undang pajak.

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya utang pajak antara lain :

1) Perbuatan-perbuatan 

Misalnya : pengusaha melakukan impor barang

2) Keadaan-keadaan

Misalnya : memiliki harta bergerak dan tidak bergerak

3) Peristiwa

Misalnya : mendapat hadiah

b) Timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pajak (fiscus).

“Jika sudah ada yang menyebabkan pajak, tapi belum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak.”

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan
c. Cara Pengenaan Hutang Pajak

a) Pengenaan di depan (Stelsel Fiktif)

Pengenaaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (fiksi).

Anggapannya bisa berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan pajak tahun lalu.

• Kelemahan
Besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besarnya pajak sesungguhnya karena hanya berdasarkan anggapan.

• Kelebihan
Pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak/periode pajak.


b) Pengenaan di belakang (Stelsel Riil/Nyata)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun pajak atau periode pajak, karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

• Kelemahan 
Pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir periode pajak

• Kelebihan
Besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak sesungguhnya.

c) Pengenaan Cara Campuran (Stelsel Campuran)
Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal periode pajak, penghitungan menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir periode pajak dihitung kembali berdasarkan stelsel nyata.

• Kelemahan
Adanya tambahan pekerjaan administrasi, karena penghitungan dilakukan 2x, yaitu pada awal dan akhir periode pajak.

• Kelebihan
Pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal periode pajak dan besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak sesungguhnya.

d. Berakhirnya Hutang Pajak

a) Pembayaran
Pembayaran / pelunasan pajak dapat dilakukan WP dengan menggunakan surat setoran atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran dapat dilakukan di Kantor Kas Negara maupun di Kantor Pos dan Giro

b) Kompensasi
Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda di tahun pajak yang sama atau jenis pajak yang sama di tahun yang berbeda.

Contoh : 

• Di tahun yang sama, kelebihan pembayaran PPH dialokasikan ke kekurangan pembayaran PPN.

• Di tahun yang berbeda, kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dialokasikan ke Pembayaran PPh tahun berjalan.

c) Daluwarsa
Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi WP maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

Batas daluwarsa yang berlaku :

ü Untuk pajak pusat 10 tahun

ü Untuk pajak daerah 5 tahun

ü Untuk retribusi daerah 3 tahun

ü Untuk WP yang terlibat tindak pidana pajak, tidak diberikan batas waktu


d) Penghapusan
Penghapusan pajak dilakukan karena kondisi dari WP yang bersangkutan. Misalnya karena WP dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan dengan alasan sbb (Keputusan Menteri Keuangan No.565/KMK.04/2000) : 

1) WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak memiliki ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.

2) WP tidak memiliki harta kekayaan lagi

3) Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa

4) Sebab lain sesuai hasil penelitian


Kredit Perdagangan Antar Perusahaan

1. Kredit
Kredit dalam artian luas adalah kepercayan. Dalam bahasa latin, rredit berarti “credere” yang berarti percaya. Maksud dari percaya bagi sipemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Berdasarkan undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.


2. Perdagangan 
Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan Kredit Perdagangan Antar Perusahaan adalah Kegiatan pinjam meminjam barang atau jasa bahkan uang antar perusahaan satu dengan perusahaan lain sesuai dengan kesepakatan perusahaan tersebut untuk memperoleh keuntungan di antara perusahaan tersebut. 

Macam – macam kredit perdagangan:

1) Menurut jangka waktu nya
a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu paling lama satu tahun saja.
b. Kredit jangka menengah ialah kredit yang memiliki jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun.


2) Menurut tujuan dan kegunaannya :
a. Kredit atas jual-beli ialah kredit terjadi karena tranaksi penjualan dan pembelian secara non-cash, kredit ini menimbulkan piutang pada creditur dan menimbulkan utang pada debitur, 
Contoh : kredit ekspor – impor, kredit penjualan non-cash

b. Kredit modal kerja atau kredit perdagangan ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. 
Contoh : kredit pada perbankan untuk penambahan modal usaha

c. Kredit investasi adalah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, akan tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit ini biasanya diberikan grace period,
Contoh : kredit bagi perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainnya

3) Kredit berdasarkan macamnya :
a. Kredit aksep merupakan kredit yang diberikan oleh bank yang pada hakikatnya hanya berupa pinjaman uang, biasanya sebanyak plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya.
b. Kredit penjual adalah kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian, contohnya Usance L/C.
c. Kredit pembeli ialah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya red clause L/C.


4) Kredit berdasarkan jaminan, yaitu :
a. Kredit jaminan orang merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
b. Kredit jaminan efek adalah kredit yang diberikan dengan jaminan efek-efek dan surat-surat berharga.
c. Kredit jaminan barang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan barang bergerak, barang tetap dan logam mulia. Kredit jaminan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan pasal 1139.
d. Kredit Jaminan dokumen yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan dokumen transaksi, seperti letter of credit (L/C).

5) Kredit berdasarkan golongan ekonomi, yaitu :
a. Golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, misalnya KUK, KUT dan lain-lain. Dalam hal ini golongan ekonomi lemah yaitu pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat ialah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

6) Kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan, yaitu :
a. Kredit rekening koran atau kredit perdagangan yaitu kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan, pelunasannya dengan melakukan setoran-setoran tersebut. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.

b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya(batas maksimal kredit yang bisa dipakai ). Pelunasan kredit ini dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan ini bisa dilakukan dengan cara mencicil atau sekaligus tergantung kepada perjanjian.

Syarat – syarat pengajuan kredit perdagangan 
  1. Copy identitas diri dari para pengurus perusahaan (direktur & komisaris)
  2. Copy NPWP (Nomor Pokok wajib pajak)
  3. Copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan )
  4. Copy Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya dari Notaris
  5. Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
  6. Copy rekening koran/giro atau buku tabungan di bank manapun selama 3 bulan terakhir.
  7. Data keuangan lainnya, seperti neraca keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan & pembelian harian, dan data pembukuan lainnya.
  8. Laporan Appraisal, ini digunakan pihak kreditur untuk mengetahui laporan asset yang dimiliki debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan.

Kriteria dalam pengajuan kredit:
1) Character (Karakter). Karakter yang dimaksud adalah watak, sifat dan kebiasaan debitur. Hal ini dianggap sangat penting karena dari sini dilihat apakah Anda memiliki itikad baik untuk membayar kredit atau tidak. Informasi ini didapat bank dengan melihat data Anda di SID Bank Indonesia, atau BI checking. Bank juga melakukan pengecekan mengenai latar belakang pendidikan.

2) Capacity (Kapasitas). Kapasitas berhubungan dengan kemampuan Anda untuk mengembalikan pinjaman. Pastikan Anda selalu membayar cicilan kredit tepat waktu dan ingatlah, batas jumlah cicilan seluruh hutang Anda sebaiknya jangan melebihi 30% penghasilan Anda perbulannya.

3) Collateral (Jaminan). Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat melunasi cicilan. Biasanya semakin besar nilai jaminan, semakin tinggi poin penilaian bank. Namun, sebaiknya Anda melakukan perhitungan dengan cermat terlebih dahulu, jangan sampai nilai jaminan Anda melebihi 100% nilai kredit Anda. Akan sangat sayang bila Anda memberikan jaminan berupa rumah seharga Rp600 juta untuk nilai kredit sebesar Rp200 juta saja.

4) Capital (Modal). Modal atau aset yang dimiliki oleh debitur juga dianggap penting dalam penilaian. Semakin banyak aset atau modal yang dimiliki oleh debitur semakin besar kesempatan Anda mendapatkan pinjaman kredit. Modal dan aset misalnya adalah saldo tabungan, deposito, dan aset investasi lainnya.

5) Conditions (Kondisi). masing-masing bank atau pihak pemberi kredit memiliki ketetapan dan persayaratan yang berbeda mengenai kondisi ini. Beberpa kondisi yang harus dipenuhi okeh debitur diantaranya adalah jumlah pinjaman minimal, tenor maksimal, dan usia debitur.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pengertian, Jenis-jenis dan Faktor yang Mempengaruhi Dividen

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Loading...
Loading...