Materi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, perbankkan dan Analisis ekonomi

Sunday, October 8, 2017

Pengadaan Barang Dan Jasa Publik

Pengadaan Barang Dan Jasa Publik - Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif,kemajuan indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Dibidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian dapat terlihat dari penyediaan fasilitas jalan, jembatan,infrastruktur,telekomunikasi dan lain lain.Dibidang sosial ,pengadaan barnag dan jasa publik untuk peningkatan fasilitas kesehatan,pendidikan,dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial

A. Teori Barang dan Jasa

1. Sifat dan Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
Definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah perolehan barang,jasa,dan pekerjaan public dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah serta masyarakat.Sedangkan defenisi pebgadaan barang dan jasa pablik selaras dengan defenisi tersebut,yakni perolehan,barang,jasa,dan pekerjaan pablik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pablik (masyarakat).

Pengadaan barang dan jasa merupakan hakikat bagi tugas bagi organisasi sector public.Proposi utama pengeluaran public pada setiap level organisasi sector public adalah pengadaan barang dan jasa serta aktivitas konstruksi.Dalam oraganisasi sector public yang termasuk pengadaan barang dan jasa public adalah pengadaan barang dan jasa bagi seluruh bagian organisasi sector public.

Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan system sentralisasi atau desentralisasi pada derajak yang berbeda .Pada system sentralisasi diberbagai pemerintahan ,bagian pengadaan di organisasi sector public ketika melaksanakan fungsinya sering kala didera rasa ketakutan akan pemborosan dan penyalah gunaan wewenang oleh pejabat pelaksana diunit kerja.Sedangkan disistem desentralisasi,otonomi di terapkan sehingga pejabat pelaksana fleksibel dalam mendapatkan barang dan jasa dibawah program yang didanai bagian pengadaan atau sebagai entetitas yang berfungsi membawa kepentingan bagian pengadaaan di unit kerja.

Pengadaan Barang Dan Jasa Publik
Pengadaan Barang Dan Jasa Publik

2. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Ekonomi
Dalam pengadaan barang dan jasa public serta swasta,criteria ekonomi mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi dasar waktu serta harga terendah.Ekonomi adlah criteria yang berguna untuk tujuan administratif,sebagaiman aekonomi terhubung dengan kinerja fungsi pengadaan barang dan jasa.Namun ekonomi masih dibawah kriteria efesien yang luas seperti unit baya prodiksi terendah.Jika barang dan jasa diadakan tidak menghasilakn produk yang efesien maka pengadaan pada biaya terendah pun tdak ada manfaatnya.

b. Subtitusi Impor
Strategi pengadaan barang dan jasa public dapat mendorong pertumbuhan industry local dengan memberikan pilihan kepada pemasok local,atau membatasi pembelian pada perusahan asing.Banya organisasi public beupaya memastikan berbagai manfaat bagi industry dosmestik dalam menghadapi persaingan usaha organisasi public .Praktek pilihan ini harus dijaga dengan regulasi yang mengimbangi pasar tidak sempurna dan yang dapat menjaga persaingan adil dan wajar antara pemasok local dinegra berkembang dan pemasok internasional.

c. Pengembangan Persaingan
Persaiangan dalam pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kesempatan yang sama bagi pemasok yang memenuhi kualifikasi untuk persainagn dalam mencapai kontrak public.Persaingan dan kejujuran dibutuhkan tidak hanya untuk memastikan manfaat outcome dalam harga dan kualitas,namun juga untuk memajukan akuntabilitas public dalam setiap prosesnya.

d.Dimensi Penataan 
Prinsip utama dalam goog gevormance menyiratkan prinsip serta peraturan pengadaan barang dan jasa konsisten,kualifikasi kontraktor,pnyerahan penawaran,dan manajemen kontrak.Informasi dan dokumentasi aturan ini harus tersedia secara luas,sementara aturan-aturannya harus diselenggrakan secara adil dan kosisten.Selain itu,dalam pengadaan barang dan jasa ,sistemfungsi yang dapat dipahami secar baik juga dibutuhkan untuk pendaftaran dan penyelesaian perselisihan atau keluhan dengan cepat untuk pengecekan tatacara yang beubah-ubah pada bagian pengadaan barang dan jasa serta untuk kekuatan penentuan berdasarkan kebijakan seseorang yang tidak konsisten dalam penyerahan kontrak ,penyelenggaraan,dan manajemen.

e. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat
Ada tidaknya pertanggug jawaban atas kebijakan pelayanan merupakan hal yang terpisah dari pemberian pelayanan itu sendiri.Organisasi sector public bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat menjangkau masyarakat.Hal ini ditetapkan dalam keputusan yudisial diberbagai Negara.Pertanggung jawaban ini termasuk pengaturan mekanisme pendukung dalam kasus kegagalan kontraktor,pengawasan atas pelaksanaan oleh pemasok swasta,pemberian inforasi yang yang dapat dipercaya kepada masyarakat tentang penyedian layanan dan pembukaan kesempatan penyampaian keluhan.

f. Perlindungan Lingkungan
PBB menganjurkan pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan sampah sebai bagian dari petunjuk pengadaanbarang dan jasa.Organisasi sector public dapat mereview kebikan pembelian pada bagian dari unit kerjanya untuk memperbaiki dampak lingkungan akibat kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan tersebut termasuk pengemasan dan proses daur ulang.

3.Isu isu organisasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengabaian Sistematis
Permasalah mendasar dalam pengadaan barang dan jasa pablik adalah perasaan tidak memiliki kepentingan,dan sikap pengabaian operasi pengadaan dimana tanggung jawab pengadaan barang dan jasa secara moral diserahkan ke specialists.Ada beberapa alasan terkait dengan pengabaian ini.Pengelolaan secara khususs lebih tertark pada kebijakan dan merasa bosanmelakukan tugas-tugas pembelian dengan mengeceknya.Manajer organisasi jarang memiliki waktu yang cukup untuk memahami seluk beluk kualitas produk,struktur penetapan harga,dan teknik khusus terkait penyimpanan ,pengiriman,serta penjualan produk.Selain itu terkait dengan integritas operasi,manajemen sector public dituntut lebih cermat menjaga jarak dari pelaksanaan pembelian,dan mengisolasi manajer dari potensi perilaku korupsi.

b. Pentapan Organisasional
Pernyataan penting dalam penetapan organisasi adalah apakah pertanggung jawaban atas pengadaan barang dan jasaa harus berdasar pada unit kerja yang membutuhkan pelayanan atau bagian pembelian diorganisasi sector public.Manfaat utama Sentralisasi adalah bahwa pegawai pengadaan barang dan jasa diorganisasi sector public mengetahui hukum,kebijakan,prosedur,serta mempunyai daya ingat kelembagaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi organisasi sector public.

4.Apa yang Didelegasikan dan kapan?

Isu Umum
Isu Pendelegasikan dan desentralisasi berputar menuju keseimbangan antara efesiensi dan resiko.Jajaran bagian organisasi yang terkait dengan pembelanjaan selalu mendorong pedelegasian fungsi pengadaan barang dan jasadima penilaian erbaik adalah menurut kebutuhannya,dan kecepatan penyediaan dengan biaya yang murah melalui bagian pengadaan barang dan jasa.

Pertanyaan penting yang dipertimbangkan pada saat memutuskan pengadaan barang dan jasa secara desentralisasi:
  • Apakah lebih efektif untuk mengembangkan produser pembelian yang tegas dan perlindungan kontrak,atau mendorong manajer public untuk lebih cermat dalam mengembangkan prosedur dan perlindungan yang sesuai dengan barang dan jasa yang dibutuhkan
  • Bagaimana mendelegasikan pengadaan barang dan jasa kejajaran unit kerja ketika menerapkan perlindungan yang sesuai untuk mencegah penyalahgunaan
  • Peranan bagian pengadaan barang dan jasa dilembaga atasan dalam konteks pertanggung jawabanpengadaan barang dan jasa yang telah didelegasikan
  • Derajat risiko korupsi dan inefisien dalam tahapan pendelegasian dari siklus pengadaan barang dan jasa

Pada umumya,tiga variable yang menentukan derajat risiko adalah:
  1. Kekhususan
  2. Stuktur Pasar
  3. Ukuran dan Kerumitan transaksi

5.Menjaga keterpaduan dalam pengadaan barang dan jasa 

a. Area Korupsi 
Korupsi dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa,terutama pada kondisi berikut:

· Aturannya tidak jelas dan tidak mudah diakses public

· Dokumen penawaran kurang baik atau banyak interprestasi

· Spesifikasi dan standar tudak jelas serta pengawasa kontrak lepas

Dengan kondisi tersebut baik unit pengadaan barang dan jasa maupun penawaran dapat mengorupsi proses pengadaan barang dan jasa.Unit pengadaaan barang dan jasa dapat:

o Menysuaikan spesifikasi untuk memberikan manfaat kepada pemasok khusus atau kontraktor

o Membatasi informasi tentang kesempatan penawaran hanya pada beberapa nenawar potensial

o Menegaskan pentingnya pernyataaan untuk memberikan kontrak dengan dasar sumber daya tunggal

o Memberikan penawaran yang lebih disukai informasi rahasia ketimbang penawaran yang lain

o Mendiskualifikasikan pemaok potensial melalui prekualifikasi yang tidak layak atau biaya penawaran yang berlebihan

o Terlibat langsung dalam kolusi dengan penawaran atau keterlibatan lain untuk mengubah proses secara keseluruhan



Para penawar dapat mengambil beberapa tindakan untuk mengubah proses penawaran dan outconenya,seperti:

· Bersekongkol antar penawar untuk menentukan harga penawaran

· Bersekongkol untuk menetapakan perputaran atau sistemlainya,dimana penawaran tidak akan berpartisipasi dalam perubahan,atau dengan sengaja mengajukan usulan yang tidak akan diterima atau secara teknis tidak sesuai


Upaya upaya internasional untuk menjamin keterpaduan dalam pengadaan barang dan jasa
Lemabga pemberian pinjaman internasional,seperti PBB,Bank Dunia,dan ADP berkontribusi secara signifikan dalam pemberantasan korupsi pada Pengadaan barang dan jasa.Prisip umum pada pengadaan barang dan jasa pada PBB adalah mensyratkan seluruh pegawai pengadaan barang dan jasa organisasi public untuk menjaga keterpaduan standar yang tidak dapat disangsikan dalam menjalin hubungan bisnisnya,baik kedalam maupun kedalam organisasi yang diperkerjakan,dan tidak dimanfaatkan organisasinya demi keuntungan pribadi

6. Barang dan jasa public VS barang dan jasa swasta
Barang public adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh organisasi sector public,sifatnya tidak eklusif dab diperntunkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skla luas.Barang swsta adalah barang khusus yang dimiliki oleh swasta,bersihat eklusif dan hanya bisa dinikmati oleh individu yang mampu membelinya karena harganya disesuaikan denhan harga pasar,dengan rumus sang penjual harus untung sebesar besarnya seperti perumahan mewah,vila,dll.

Pada setengah kolektif yang dimiliki swsta atau milik patungan swasta dan organisasi sector public,tidak boleh bersifat eklusif.Organisasi sector public harus ikut menentukan harga penjualannya,namu biasanya tidak terjangkau oleh rakyat kecil,seperti sekolah swasta dan rumah sakit swsta.

Penyediaan Pelayanan
Barang atau jasa public dapat dikontrakan ke sector swsta misalnya penggunaan kontraktor swasta dalam pembngunan lapangan terbang atau sebaliknya misalnya sekolah pemerintah menerima pembayaran dari orang tua murid dalam bentuk ongkospemakai pelayanan.

Sektor swasta mempunyai kecendrungan bekerja lebih efesien dan efektif ketimbang sector publik.Hal ini dapat terjadi karena:

· Sektor swasta memiliki fleksibilitas dala pengelolaan sumberdaya sehingga perubahan permintaan pasar dapat ditanggapi

· Persainagn pelayanan mendorong lebih baiknya mutu pelayanan dengan harga yang lebih murah bagi prlanggan


7. Standar Harga
Dalam rangka menyiapakan rancangan anggran yang akan disahkan menjadi anggaran ,organisasi sector public harus menjaring aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pelayanan yang berbentuk fisik (barang) maupun yang bersifat jasa.Untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja,organisasi sector publik membutuhakan standar harga sebagai acuan bagi unit kerja/dinas untuk mengatur aktifitas dalam rancanagn anggaran pendapatan dan belanja.

Tujuan dan manfaat standar harga

Penerapan standar harga pada dasarnya akan memberikan tujuan serta manfaat sebagai berikut:

ü Menghindari adanya belanja yabg kuarang efektif dalam pencapaian kinerja 

ü Terciptanya acuan standar harga yang normal mengenai barang dan jasa yang dapat dijadiakan acuan bagi unit kerja yang ada diorganisasi pemerintah maupun organisasi sector public lainnya

ü Terciptanya komunikasi yang lebih efektif dalam penyusunan anggaran

8.Kebijakan pengadaan barang dan jasa

Organisasi telah mengambil beberapa inisiatif untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi antara lain:

ü Reformasi peraturan

ü Perumusan strategis informasi pegawai atau keanggotaan organisasi

ü Rancangan peraturan organisasi untuk memantapkan manajemen keuangan organisasi

ü Pembentukan komisi anti korupsi pada organisasi

ü Pembentuak kemitraan bagi pembaruan tata organisasi



B. Sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik

Kerangka kerja hukum dan peraturan bagi pengadaan barang dan jasa :
a. Pengadaan barang dan jasa publik serta hukumnya

b. Kerangka kerja aturan

c. Penggunaan kode manual

d. Manual dan prosedur

Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara :

a. efisien,

b. efektif, 

c. terbuka dan bersaing, 

d. transparan, 

e. adil/tidak diskriminatif 

f. akuntabel




C. Siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik :



a. Penetapan peraturan pelaksanaan anggaran

b. Distribusi anggaran ke masing masing organisasi atau unit

c. Pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa

d. Penentuan program yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa

e. Analisis anggaran pengadaan

f. Pengumuman pengadaan

g. Proses tendering

h. Pengumuman hasil pengadaan

i. Penandatanganan surat perjanjian kerja

j. Pengerjaan pengadaan

k. Serah terima barang atau jasa

l. Proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa

Siklus Pengadaan 


Siklus yang ada dalam Pengadaan memiliki sembilan tahapan, antara lain :
1. Merencanakan pengadaan
2. Membentuk panitia
3. Menetapkan sistem pengadaan
4. Menyusun jadwal pengadaan
5. Menyusun owner estimate
6. Menyusun dokumen pengadaan
7. Melaksanakan pengadaan
8. Menyusun kontrak
9. Melaksanakan kontrak


D. Teknik Pengadaan Barang dan Jasa

1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

a. Bentuk dan Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa

Bentuk pelaksanaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik tergantung sifat banrang dan jasa,ukuran dan kerumitan kontrak,tingkatan adaministratif,serta struktur pasar.Tata cara pengadaan secara global dan jenis dokumen dapat di ketahui secara umum.prosedur pengadaan barang dan jasa secara khusus dapat di kembangkan serta di aplikasikan kepada kasus tertentu,seperti :

· Penawaran yang kompetitif (internasional atau nasional)

· Pembelanjaan (internasional atau nasional)

· Kontrak langsung (tekadang di sebut dengan sumber kontrak tunggal atau pemilihan langsung)

· Kekuatan dan

· Pengadaan barang dan jasa melalui agen

Penawaran kompetitif dapat di lakukan setiap saat.Di pihak lain,penawaran kompetitif yang terbatas tanpa mengiklankan kepada publik di lakukan karena kecilnya kapasitas dan keterbatasan kepemilikan kompetensi tersebut.Sementara itu,dalam prosedur pencairan anggaran,perbandingan harga harus di peroleh setidaknya dari tiga pemasok barang – barang seperti peralatan kantor,furniture,obat – obata,buku – buku dan bahan pendidikan,materi informasi dan komunikasi,serta ATK dalam skala kecil.

Metode pengadaan barang dan jasa dalam berbagai nilai sangat berbeda.Metode yang paling sederhana biasanya di gunakan bagi pembelian dengan nilai yang lebih rendah.Contoh,Bank Dunia biasanya mengadakan persaingan penawaran internasional untuk pembelian bernilai lebih dari $200.000,sementara izin persaingan penawaran nasional untuk pembelian bernilai antara $30.000 dan $20.000 serta izin pembelajaan dan pemilihan langsung untuk pembelian bernilai lebih kecil dari $30.000.



b . Persaingan Penawaran 
Penawaran yang kompetitif adalah penentuan ambang nilai dalam pengadaan barang dan jasa,di mana yang di pilih harus berada di atas ambang tersebut.Disamping pemasok swasta,penawar potensial juga termasuk unit kerja di bawah organisasi nonpemerintah dan organisasi nirlaba.

Kompleksitas proses tergantung pada nilai serta sifat barang dan jasa yang di adakan.Sementara itu,permitaan penawaran kompetitif sama di semua kasus dan memungkinkan penggunaan bentuk – bentuk lain pengadaan barang dan jasa :

· Deskripsi yang jelas dan adil apa yang di beli

· Publikasi kesempatan untuk menawar

· Kriteria yang adil untuk pemulihan dan pembuatan keputusan 

· Menerima tawaran dari pemasok yang bertanggung jawab (atau kontraktor)

· Perbandingan penawaran dan penetapan penawaran yang terbaik,yang sesuai dengan aturan pemilihan yang di tentukan dan dipublikasikan sebelumnya

· Pemberian kontrak

Terkait dengan proses di atas,tahapan proses penawaran kompetitif adalah :

· Prapenawaran (prebid)

· Pengumuman dan undangan penawaran kepada publik

· Pembukaan dan evaluasi penawaran 

· Pemecahan keluhan

· Pemberian kontrak dan kesimpulan

c. Proses prapenawaran (Prebid Process)

kebutuhan prapenawaran meliputi standar penawaran dan dokumen tender,aturan pengklasifikasian dan pendaftaran konraktor serta pemasok,aturan prekualifikasi,panitia evaluasi penawaran (jika di perlukan),dan proses pengambilan keputusan menyangkut perolehan penawaran.Dokumen harus berisi spesifikasi yang jelas,petunjuk kepada penawar,dan syarat – syarat kontrak.

d. Pengumuman dan Undangan Publik untuk Menawar
Pengumuman kesempatan penawaran merupakan hal yang sangat mendasar dalam penawaran yang kompetitif.Pengumuman itu harus dipublikasikan di surat kabar lokal dan nasional,lembaran kantor,atau buletin elektonik untuk menyesuaikan sifat serta ukuran proyek.

prakualifikasi penawar biasanya dibututhkan untuk pekerjaan yang besar dan komleks atau atas pekerjaan dengan biaya tinggi yang nantinya dapat mengurangi persaingan,seperti desain pesanan peralatan,bangunan industri,pelayanan khusus,kontrak inti,atau kontrak pengelolaan.

Dokumen penawaran biasanya terdiri atas :

· Undangan penawaran

· Intruksi kepada penawar,termasuk kriteria untuk evaluasi penawaran

· Formulir penawaran 

· Formulir /kontrak kerja

· Kondisi umum dan khusus dari kontrak

· Spesifikasi (dan di gambarkan jika relevan)

· Daftar barang dan kuantitasnya

· Pemberian waktu atau skudel pemenuhan

· Kebutuhan lampiran untuk beberapa item,seperti jenis deposit atau jaminan ke amanan



e. Pembukuan dan Evaluasi Penawaran 
kunci terciptanya transparansi dan keadilan adalah membuka penawaran pada waktu dan tempat yang telah di tentukan,yang di hadapi oleh seluruh penawar atau perwakilannya.Beberapa pembukaan penawaran publik akan mengurangi risiko bahwa penawaran akan bocor kepada pesaing ,hilang atau dimanipulasi.



f. Perolehan Kontrak 

Organisasi memberikan kontrak dalam periode penawaran yang sah kepada penawar yang telah di tentukan.penentuan ini di lakukan dengan mengevaluasi dokumen penawaran yang telah di tentukan.Penentuan ini di lakukan dengan mengevaluasi dokumen penawaran yang memiliki biaya memadai .

g. Ganti Rugi Terhadap Kelalaian 

Kesempatan yang tersedia bagi penawar untuk menajukan keluhan dan pengaduan menyangkut keadilan serta kepastian proses dan klasifikasi kelengkapan.Kebanyakan organisasi sektor publik menyediakan prosedur pada bagian pengadaan barang dan jasa itu sendiri untuk menginvestasikan keluhan kontraktor beserta ganti rugi atau pembagiannya.

2. Bentuk Pengadaan Barang dan Jasa

a. Sumber Pengadaan Barang dan Jasa Tunggal

Sumber pengadaan barang dan jasa tunggal disebut single – tender purchase atau pilihan langsung atau kontrak langsung.Hal ini layak di lakukan menyangkut pembelian sistem dan peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam,dengan memenuhi kondisi standardisasi perlengkapan atau suku cadang (dan harga yang pantas).

b. Permintaan proposal (Requests for Proposal)

Permintaan proposal adalah negosiasi penawaran dimana pihak – pihak yang terlibat memasukkan kontrak setelah mendiskusikan istilah,kelengkapan,biaya,dan unsur lainnya.Tidak ada penawaran formal yang biasa terjadi dalam konsultasi atau pelayanan profesional pribadi,misalnya arsitek.

c. Pengadaan Barang dan Jasa dari Entitas Organisasi Publik

Kontrak antarorganisasi sektor publik juga berguna bagi integrasi bangsa di negara berkembang .Hal ini dapat memastikan keseragaman pelayanan dan skala ekonomi ,menghindari berbagai pertengkaran dalam pengelolaan kontrak dan yang lebih penting lagi menciptakan kerjasama antarunit pemerintahan atau modal sosial publik.

d. Pembelian dalam Skala kecil (small purchacess)

Di negara berkembang,barang dengan kualitas buruk seringkali di beli pada harga yangmelebihi biasanya melalui kolusi.Hal ini merupakan alasan dibalik praktik memisahkan permintaan pembelian tahunan ke dalam beberapa paket kecil di bawah tingkat ambang.

e. Pengadaan Barang dan Jasa dari Organisasi Nirlaba serta Organisasi Masyarakat

Masyarakat lokal atau organisasi nonpemerintah didorong untuk berpartisipasi dalam kontrakdi sejumlah negara dan bahkan dalam proyek yang di dampingi oleh agen donor.Tujuannya adalah untuk menaikkan kelangsungan proyek mencapai tujuan khusus sosial,mengembangkan rasa memiliki proyek tingkat sosial.

f.Penawaran Dalam Proyek yang Didanai Agen Donor

Karena pentingnya pengadaan barang dan jasa publik dalam manajemen pengeluaran publik serta penggunaan bantuan eksternal secara baik,organisasi multilateral seperti UN,ADB,World bank Dll.mereka menuntut penggunaan dokumen standar penawaran yaitu :

· Ekonomi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek 

· Kesempatan bagi semua penawar yang memenuhi syarat dari negara maju dan negara berkembang untuk bersaing memperebutkan hak menyediakan barang dan jasa yang didanai organisasi

· Mempromosikan kontrak domestik dan industri manufaktur di negara penerima bantuan 

· Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa 



3. Administrasi Kontrak dan Pengawasan



Pentingnya Administrasi Kontrak Penawaran Dalam Proyek yang Didanai Agen Donor 

Administrasi kontrak dan pengawasan merupakan area yang terabaikan di berbagai organisasi sektor publik,yang mencerminkan kapabilitas pelaksanaan yang rendah di organisasi sektor publik.Secara umum,kontrak harus dilaksanakan dan di awasi secara hati – hati.Efektivitas pengelolaan kontrak sangat dipengaruhi oleh keputusan yang lebih dahulu pada perolehan kontrak.Kesepakatan yang di capai bersifat ambiguitas,tidak realistis,atau menimbulkan konflik yang dapat mempersulit manajer publik untuk mengawasi pelaksanaannya.

4. Pengawasan Pelaksanaan Kontrak
Pengawasan dilakukan sepanjang kontrak.Pelaksanaan kontrak termasuk mereview laporan kontraktor,melakukan pemeriksaan,mempersiapkan audit,dan memperoleh umpan balik.

Jaminan Kualitas 
Kualitas adalah komponen ekonomi dan jaminan kualitas adalah bagian yang penting dalam pemangatan kontrak.Hal ini terkait dengan draft teknis yang jelas dan karakter lain dari produk,pekerjaan atau pelayanan yang di sediakan menurut kontrak.

5. pengadaan barang dan jasa Militer Jaminan Kualitas 
Pengadaan barang dan jasa militer berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sipil.Hal ini terjadi atas pertimbangan keamanan sosial akibat pelaksanaan yang kurang transparan dibandingkan dengan bentuk lain dari pengadaan barang dan jasa.Pada sisi persediaan,biaya tetap yang stabil dan skala ekonomi yang ada dalam produksi peralatan pertahanan serta kebutuhan penelitian yang tinggi,dan pengembangan investasi dengan teknologi baru akan semakin meningkatkan rintangan bagi “pendatang baru”.

E. CONTOH PRAKTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

A. Pemerintah pusat
Dalam organisasi pemerintah pusat,kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa dalam mendukung kegiatan operasional kenegaraan serta pelayanan kepada rakyat dengan menggunakan dan APBN.Salah satu contohnya adalah pengadaan peralatan mesin-mesin untuk BUMN,selain itu pengadaan barang dan jasa untuk pemilu yang dilakukan oleh KPU juga merupakan praktek oengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintahan.

B. Pemerintah daerah 
Pada intinya, proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sama saja dengan pemerintah pusat,hanya ruang lingkup dan tingkatan saja yang berbeda.Sebagai contoh,pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pilkada yang dilakukan oleh KPUD daerah yang bersangkutan,kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kota atau propinsi,pengembangan perumahan dan pemukiman,peningkatan sarana dan prasarana kantor,dll.

C. LSM
Tujuan pengadaan barang dan jasa di LSM adalah untuk mendukung penyediaan layanan dasar kepada masyarakat.Contohnya,kebutuhan akan barang atau jasa yang digunakan dalam melakukan analisis dampak lingkungan,penegakan HAM,dan pemonitoran kegiaatan pemilu.

D. Yayasan 
Yayasan adalah badan hukum yanag memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,keagamaan,serta kemanusiaan.Maka dari itu tujuan pengadaan barang dan jasa pada yayasan adalah untuk menunjang aktivitas pemberian layanankepada masyarakat di bidang sosial,keagamaan,dan kemanusiaan.Contohnya,pengadaan barang-barang untuk rumah ibadah daam yayasan keagamaan,serta pengadaan barang untuk bantuan kepada korban bencana alam.

E. Partai politik 
Contohnya adalah ketika mendekati pemilu,partai politik akan disibukkan dengan kegiatan kampanye.Untuk keperluan kampanye tersebut,partai politik tentu memerlukan sarana-prasarana kampanye seperti kaos partai,spanduk partai,bendera partai,dan lain sebagainya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Pengadaan Barang Dan Jasa Publik

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Loading...
Loading...