Materi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, perbankkan dan Analisis ekonomi

Friday, August 25, 2017

Pengertian, Dasar Hukum dan Pembukuan Akuntansi Perpajakan

Pajak (dari bahasa Latin tax; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.


1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang No 5 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan


2 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan pajak yang memliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu. Kaitannya dengan hal ini akan dibahas lebih jelas dan lengkap pada Bab Rekonsiliasi Fiskal.


3. Pembukuan Vs Pencatatan

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat (2)disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas. Sedangkan ketentuan mengenai wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan NPPN diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa sesungguhnya baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan (WPB) diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan semua transaksi perusahaan disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan diahiri dengan pembuatan laporan keuangan. Dari definisi tersebut dapat kita samakan antara pembukuan dengan akuntansi itu sendiri. Pada buku ini akan dibahas lebih khusus pada proses pembukuan.

Namun, bagi WPOP yang peredaran bruto atau penjualan brutonya selama satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dapat menggunakan pencatatan. Pencatatan merupakan proses menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghitungan penghasilan ini biasanya berdasarkan estimasi atau perkiraan dari wajab sendiri. Hal ini diperbolehkan karena alasan kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi itu sendiri. Sehingga dalam pencatatan tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan akurat. Namun bagi WPOP yang memilih sendiri untuk menggunakan pembukuan dalam melaporkan kekayaan dan penghasilannya juga diperbolehkan. Misalnya WP Andi adalah pengusaha Toko Kelontong di daerah A, jika selama setahun diperkirakan penghasilan netto pada tahun 2009 sebesar Rp 100,000,000. JIka diasumsikan prosentase NPPN di daerah A adalah 30% maka besarnya pajak terutang bagi WP Andi adalah sbb:

Dasar Pengenaan Pajak = 30% X Rp 100,000,000 = 30,000,000

PPh Terutang = 5% X Rp 30,000,000

1,500,000


Proses Akuntansi Perpajakan

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan. Proses akuntansi secara detail dan juga ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 1 mengenai siklus akuntansi dibawah ini.

Prosesnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Siklus Akuntansi Perpajakan
Gambar 1 Siklus Akuntansi Perpajakan

Keterangan:

Jurnal
Suatu transaksi yang terjadi akan dicatat setiap bulannya ke dalam jurnal baik jurnal untuk mencatat transaksi sehari-hari maupun jurnal penyesuaian akun-akun nominal seperti biaya dan pendapatan. Jenis Jurnal ini bisa dibagi menjadi dua yaitu :

Jurnal Umum
Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi baik yang kredit maupun yang tunai. Jadi semua transaksi dapat dicatat pada satu jurnal ini. Bentuk Jurnal Umum dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Jurnal Umum

Tabel 1 Jurnal Umum


Jurnal Khusus
Jurnal Khusus ini dibedakan menjadi empat (4) Jenis Jurnal diantaranya adalah sebagai berikut :
Jurnal Penjualan: Digunakan untuk mencatat transaksi kaitannya dengan penjualan secara kredit. Tabel 2 dibawah ini adalah contoh bentuk dari Jurnal Penjualan:

Tabel 2 Jurnal Penjualan

Tabel 2 Jurnal Penjualan



Jurnal:
Piutang Dagang 3,000,000
Penjualan 3,000,000

Jurnal Pembelian: Digunakan untuk mencatat transaksi kaitannya dengan pembelian secara kredit. Tabel 3 dibawah ini adalah contoh bentuk dari Jurnal Pembelian:

Tabel 3 Jurnal Pembelian

Tabel 3 Jurnal Pembelian
Jurnal:
Pembelian 3,000,000
Hutang Dagang 3,000,000

Jurnal Penerimaan Kas: Digunakan untuk mencatat transaksi kaitannya dengan kas/uang yang masuk ke kas perusahaan. Tabel 2 dibawah ini adalah contoh bentuk dari Jurnal Penjualan:

Tabel 4 Jurnal Penerimaan Kas



Jurnal:

Kas xxx
Penjualan xxx
Piutang xxx

Jurnal Pengeluaran Kas: Digunakan untuk mencatat transaksi kaitannya dengan penjualan secara kredit.


Tabel 5 Jurnal Penerimaan Kas

Tabel 5 Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal:
Biaya xxx
Hutang Dagang xxx
Kas xxx

Setelah transaksi dijurnal, maka langkah selanjutnya yaitu Pemostingan. Posting adalah proses menggolongkan suatu jurnal ke dalam buku besar masing-masing akun yang terkait. Misal :


Pemostingan jurnal

Proses berikutnya adalah pembuatan Buku Besar Pembantu. Buku Pembantu ini terdiri dari Buku Pembantu Piutang Dagang, Buku Pembantu Hutang Dagang, & Buku Pembantu Persediaan. Buku ini digunakan untuk membantu bagian akuntansi dalam memonitoring besarnya mutasi hutang/piutang/persediaan untuk masing-masing suplier/pelanggan/barang.

Setelah proses pemostingan maka proses selanjutnya yaitu pembuatan Neraca Lajur. Neraca lajur dibuat untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Pada posisi ini kita harus memasukan semua akun yang ada beserta saldo akhirnya. Pada neraca lajur ini juga kita bisa memasukan jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Bentuknya seperti gambar 2 dibawah ini:


Gambar 2 Neraca Lajur
Gambar 2 Neraca Lajur

Berdasarkan Neraca Lajur di atas kita dapat membuat Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini terdiri dari:

-   Laporan Neraca

Gambar 3   Laporan Laba/Rugi
Gambar 3

- Laporan Laba/Rugi


Laporan Laba/Rugi
Gambar 4

- Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas
Gambar 5

-  Laporan Arus Kas


Laporan Arus Kas
Gambar 6

-  Catatan atas laporan keuangan


Catatan atas laporan keuangan
Gambar 7

Berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di indonesia, terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial yang berlaku dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perusahaan harus membuat laporan rekonsiliasi fiskal. Laporan Rekonsiliasi

Bentuk dari Laporan Rekonsiliasi Fiskal ini adalah sebagai berikut:
Bentuk dari Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Gambar 8


Berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal di atas kita dapat membuat Laporan Keuangan Fiskal. Laporan Keuangan ini terdiri dari :
Laporan Neraca Fiskal
Laporan Laba/Rugi Fiskal

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pengertian, Dasar Hukum dan Pembukuan Akuntansi Perpajakan

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Loading...
Loading...