Materi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, perbankkan dan Analisis ekonomi

Tuesday, August 29, 2017

Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah

Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah - Akuntansi syariah merupakan bagian dari Akuntansi yang relatif sangat baru sehingga tidak banyak negara yang melakukan pembahasan akuntansi syariah. Pada tahun 1993 Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kualalumpur mengeluarkan buku yang diberi nama “Sistem Perakaunan Dalam Islam” yang membahas antara lain tentang harta, kaedah perakaunan Islam, unsur-unsur perbelanjaan dan pendapatan dalam Islam, Perakaunan Bank Islam. Perakaunan Harta Pustakan dam waris dalam Islam dan sebagainya.

 Pada tanggal 1 Safar, 1410 H bertepatan dengan tanggal 27 Maret, 1991 di Negara Bahrain, berdiri Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, suatu badan usaha nirlaba yang otonom. Pada tahun 1998 mengeluarkan buku tentang Akuntansi syariah yang diberi judul “Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions” (AAOIFI) yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembahasan akuntansi syariah, yang hanya membahas tentang accounting dan Auditing. Pada tahun 1999 buku tersebut dirubah namanya menjadi “Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions” yang membahas Accounting, Auditing dan Governance serta terdapat perubahan cakupan organisasi tersebut.


Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah
Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah

Organisasi tersebut mempunyai peranan yang cukup besar, karena adanya para pakar yang terlibat dalam pembahasan tersebut. Pada  Buku  Accounting,  Auditing  and  Governance  Standard  for     Islamic


Financial Institutions, tahun 1999 disebutkan organisasi dan ruang lingkup tanggung jawab Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions adalah sebagai berikut:
  1. Majelis Umum, merupakan pihak (anggota pendiri dan anggota bukan pendiri) yang berwenang tertinggi dan bertemu paling lama sekali dalam setahun.
  2. Dewan Pengurus, yang terdiri 15 anggota yang diangkat oleh Majelis Umum, yang mewakili berbagai kategori yaitu badan pengatur dan pengawas, lembaga-lembaga keuangan Islam, dewan pengawas Syari’ah, profesor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi akuntansi dan / atau bertanggung jawab untuk membuat standard akuntansi dan auditing, akuntan resmi (certified accountant), dan para pemakai lembaga keuangan lembaga- lembaga  keuangan Islam.
  3. Badan Standard Akuntansi dan Auditing, yang terdiri dari 15 anggota yang diangkat Dewan Pengurus, yang mencerminkan berbagai kategori yaitu badan pengatur dan pengawas, lembaga- lembaga keuangan Islam, dewan pengawas Syari’ah, profesor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk membuat standard akuntansi dan auditing, akuntan resmi, dan para pemakai laporan dari lembaga  keuangan Islam.
  4. Dewan Syari’ah, yang terdiri 4 anggota yang diangkat oleh Dewan Pengurus, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa laporan akuntansi dan auditing yang diusulkan, standard praktek dan pedoman praktek dari sudut pandang Syari’ah dan juga untuk memeriksa setiap pertanyaan yang diterima oleh AAOIFI yang berhubungan dengan masalah-masalah Syari’ah.
  5. Komite Eksekutif, anggota yang mempunyai kekuasaan untuk memeriksa rencana jangka pendek dan jangka panjang yang dibuat oleh Badan Standard, anggaran tahunan AAOIFI, peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan komite dan gugus tugas, dan  penunjukan konsultan.
  6. Sekretariat Umum, yang mengkoordinasikan kegiatan kegiatan badan-badan berikut ini dan bertindak sebagai rapporteur dari Majelis  Umum,  Dewan  Pengurus,  Badan  Standard,    Komite Eksekutif, Dewan Syari’ah dan sub komite. Dia menjalankan urusan dan kegiatan sehari-hari dan juga mengkoordinasikan dan mengawasi studi yang berkaitan dengan pembuatan laporan, standard dan pedoman akuntansi dan auditing. Tanggung jawab dari Sekretaris Umum juga mencakup menguatkan hubungan AAOIFI dan organisasi organisasi lain dan mewakili AAOIFI pada konprensi, seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah.


Akuntansi di dalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya secara adil. Allah berfirman: “ Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Surah 2 ayat 282). Allah  juga berfirman: “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (kutipan dari Surah 4: ayat 135). Allah juga berfirman: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, (Surah 83: ayat 1-3). Allah juga berfirman di dalam hadist yang suci “Hai, hambaKu, Aku telah haramkan bagiku kezaliman dan telah mengharamkannya diantara kamu, jadilah janganlah saling menindas satu sama lain”. Tidak diragukan bahwa berkurang atau berlebihnya dari hak-hak dan kewajiban adalah tidak adil dan tidak bisa diterima di dalam Islam. Allah telah menyatakan bahwa seorang Muslim harus adil dan jujur di dalam urusan-urusannya. Dia berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (kutipan dari Surah 16: ayat 90).

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk bertolong- tolongan di dalam mengerjakan kebaikan. Allah berfirman: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (kutipan dari Surah 5: ayat 2). Ini berarti bahwa akuntansi keuangan  di dalam Islam mempunyai sasaran-sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntan keuangan di dalam Islam. Dia tidak boleh memasuki bidang ini tanpa kesadaran dan pemahaman yang jelas mengenai sasaran akuntansi keuangan.

Ini sesuai dengan firman Allah: “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (kutipan dari Surah 2 ayat 282). Khalifah Umar Bin al-Khattab (radhiallahu ‘anhu) meminta kepada para pedagang di pasar untuk mengetahui halal dan haram. Dia mengatakan “Tidak seorangpun yang diperbolehkan berjualan di pasar kami kecuali dia mempunyai pengetahuan agama, jika tidak mau tidak dia akan melakukan transaksi yang ribawi”. Sehingga, oleh karena itu orang-orang yang bertugas harus menetapkan bagi akuntansi keuangan aturan-aturan yang diperlukan yang melindungi hak-hak dan kewajiban perorangan, dan menjamin pengungkapan yang memadai.

Perkembangan Akuntansi Bank Syariah secara konkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemprakarsa, membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur komponen dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Departemen Keuangan, hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan Perbankan syariah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 10 tahun 1998.

Dalam pembahasan terdapat cakupan yang jelas tanggung jawab antara Ikatan Akuntan Indonesia (Dewan Standar Akuntansi) dan Dewan Syariah Nasional, tetapi kedua unit tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam melakukan pembahasan Akuntansi Perbankan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia bertanggung jawab terhadap pengukuran, pengakuan dan penyajian atau hal-hal lain yang berkaitan dengan akuntansi, dengan memperhatikan fakwa dari Dewan Syariah Nasional, karena unit ini yang berkompeten terhadap hal ini sedangkan Dewan Syariah Nasional  bertanggung  jawab terhadap syariah yang ada pada pembahasan akuntansi tersebut, karena unit ini yang berkompeten tentang syariah, dan berkaitan dengan akuntansi diserahkan kepada Dewan Standard Akuntansi.

Tim Penyusun    PSAK    telah    membuahkan    hasil    sebagaimana  telah diterbitkannya Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Perbankan Syariah dan Exposure Draft tentang PSAK Perbankan Syariah pada bulan Maret 2000. Dari hasil exposure draft tersebut juga menghasilkan masukan-masukan yang sangat berarti, yang menuntut tim untuk mencermati lebih hati-hati, khususnya yang berkaitan dengan aspek syariah. Diskusi, pertemuan dengan dewan syariah nasional secara terus-menerus dilakukan, termasuk permintaan Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia kepada Dewan Syariah Nasional untuk mereview hasil akhir draft PSAK Perbankan Syariah, yang pada akhirnya keluar opini dari Dewan Syariah Nasional yang menyebutkan PSAK Bank Syariah tersebut secara umum tidak bertentanggan dengan aspek syariah, sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan PSAK tentang akuntansi Perbankan Syariah yang diberi nomor 59 dengan judul Akuntansi Perbankan Syariah.

Bank syariah sampai dengan tahun buku 2002 mengeluarkan laporan keuangan tahunannya belum ada keseragaman dan masih mengacu pada PSAK yang berlaku umum, khususnya PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah karena PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah baru mulai berlaku untuk tahun buku 2003.

Dalam memahami Akuntansi Perbankan Syariah, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah yang memuat tentang Karakteristik Bank Syariah, Pemakai kebutuhan informasi, Tujuan akutansi keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, kedua tentang PSAK 59 yang memuat / mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian tentang produk, mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna dan istishna paralel, salam dan salam paralel, Ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, wadiah, qardh, sharf dan kegiatan berbasis imbalan.

Dalam PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya membahas tentang ketentuan-ketentuan pokok saja dan sebagai upaya untuk mendukung serta melengkapi PSAK Perbankan Syariah tersebut telah dibentuk juga tim penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang memuat pedoman secara rinci dan ilustrasi transaksi dari PSAK Perbankan Syariah tersebut.


Sudah sepatutnya penerbitan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini merupakan suatu kebanggaan bahwa Bank Syariah telah mempunyai acuan untuk melakukan pembukuan transaksinya, terlepas masalah Akuntansi Islam yang selama ini secara akademis masih diperdebatkan, karena hal ini membuktikan bahwa Akuntansi Indonesia adalah kumpulan profesi yang pertama kali mengeluarkan standard yang harus diikuti oleh profesi tersebut. Sangat disadari bahwa dalam Kerangka Dasar tersebut tidak sempurna dan tidak dilakukan pembahasan secara rinci, oleh karena itu  kerangka dasar dalam akuntansi umum pun masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman dan contoh-contoh transaksi yang ada dalam Bank  Syariah dan hal ini justru diharapkan sebagai pemicu untuk selalu dilakukan pengamatan, pembahasan dan diskusi-diskusi tentang akuntansi Bank Syariah sehingga menuju kesempurnaan.


Jika diperhatikan cakupan PSAK 59 tentang perbankan syariah digunakan untuk perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Cabang Syariah dari Bank Konvensional, sehingga entitas syariah lain seperti asuransi syariah multifinance syariah koperasi syariah dsb belum tentu tunduk pada PSAK tersebut. Dengan adanya perkembangan entitas syariah yang cukup pesat di Indonesia maka, PSAK 59 direvisi dan disempurnakan dan disahkan oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan tahun 2007, serta mulai dipergunakan tahun buku 2008. PSAK syariah yang baru dimulai dengan nomor urut 101 sd 199, dimana PSAK syariah tersebut cakupannya diperluas tidak hanya untuk perbankan syariah, tetapi lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi, Lembaga Pembiayaan dsb termasuk koperasi syariah.

Demikianlah materi tentang Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah yang sempat kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar  Alur Operasional Bank Syariah yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Loading...
Loading...