Materi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, perbankkan dan Analisis ekonomi

Monday, August 28, 2017

Kelompok Bank Syariah

Kelompok Bank Syariah - Dalam Undang-undang 10 Tahun 1998, jenis bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu (1) bank Umum syariah, (2) Cabang Syariah Bank Konvensional / Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dalam Undang- undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

 A. Bank Umum Syariah
Dalam kelompok ini seluruh unit kerja Bank yang bersangkutan dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat unit kerja yang paling bawah adalah menjalankan kegaiat usaha syariah (lihat struktur organisasi Bank Umum Syariah).

Sampai dengan tahun 2008 yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah adalah :
1).  Bank Muamalat Indonesia (BMI),
2).  Bank Syariah Mandiri (BSM), hasil konversi syariah Bank Susila Bhakti
3).  Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), hasil konversi syariah Bank Tugu.
4).  Bank Syariah BRI yang merupakan konversi dari Bank Jasa  Artha dan gabungan Unit Usaha Syariah BRI.
5).  Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi dari Bank Perserikatan Indonesia, dan gabungan Unit Usaha Syariah Bukopin.

Dikategorikan Bank Umum Syariah jika seluruh struktur organisai bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan baik bawah dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah.

Kelompok Bank Syariah
Bank Syariah

B. Cabang Syariah Bank Konvensional (Unit Usaha Syariah)
Dalam kelompok ini kategori Banknya adalah Bank Umum yaitu Bank Umum Konvensional yang memiliki usaha syariah, sehingga sering disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam organisasinya pada tingkat direksi dan keatasnya menjadi satu dengan Bank Konvensional, dan satu tingkat dibawah direksi sampai unit kerja paling bawah memiliki pemisahkan fungsi menjalankan kegiatan usaha konvensional dan menjalankan kegiatan usaha syariah (lihat struktur organisasi Cabang Syariah Bank Konvensional)

Dikategorikan Cabang Syariah bank Konvensional (sering disebut dengen Unit Usaha Syariah / UUS) adalah entitas tersebut menjalankan dua kegiatan usaha bank, yaitu kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syariah. Contoh Cabang Syariah dari Bank Konvensional seperti BTN Syariah, Bank   Jabar   Syariah,   Bank   BNI   Syariah,   BRI   Syariah (sebelum memisahkan diri dari induknya) dsb.

Banyak yang mempertanyakan aspek syariah dari Unit Usaha Syariah, karena sumber dana modal dalam pendirian Unit Usaha Syariah (Cabang Syariah) tersebut berasal dari pendapatan bank konvensional, yang sebagian berasal dari bunga yaitu pendapatan yang diharamkan dalam syariah. Perlu diketahui bahwa pendapatan bank konvensional tidak hanya dari bunga saja tetapi juga memiliki pendapatan lain sebagai upah / fee bank dalam menjalankan jasa layanan yang dilakukan.

Oleh karena itu asumsi yang dipergunakan bahwa dana yang dipergunakan untuk mendirikan cabang syariah pada bank konvensional adalah dana yang berasal dari dana yang halal (bukan pendapatan bunga). Bagaimana bisa memilah pendapatan bank konvensional tentang hal tersebut?. Jika dilihat dari fisik dana (uangnya) memang tidak dapat dibedakan karena seluruhnya pendapatan tersebut (baik bunga dan non bunga) dalam bentuk yang sama (uangnya bergambar Sukarno Hatta, tidak ada perbedaan uang halal dan haram), tapi jika dilihat dari segi pencatatan akuntansi jelas dapat dibedakan. Hal yang sama juga tidak dapat diketahui asal usul modal dalam pendirian bank syariah.

Kemurnian syariah tidak didasarkan pada sumber modal yang dipergunakan dalam mendirikan bank syariah, tetapi kemurnian syariah dilihat dari implementasi ketentuan syariah yang telah ditetapkan atau proses pelaksanaan kegiatan bank syariah itu sendiri (termasuk cabang syariah Bank Konvensional atau BPR-Syariah). Kemurnian syariah dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan syariah lainnya.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah kedudukan, fungsi dan kegiatan usaha dari Unit Usaha Syariah diatur tersendiri sebagaimana layaknya fungsi dan kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah, walaupun secara organisasi Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha konvensional.

C.  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah)
Kelompok ini adalah Bank Perkreditan Rakyat yang  menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. DalamUndang- undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syaraiah diganti dengan Bank Pembiayaan Syariah dan saat ini sudah banyak BPR-Syariah berdiri dan berkembang di seluruh Indonesia. Undang-undang 21 Tahun 2008 merupakan undang-undang untuk Bank Syariah, sehingga seluruh ketentuannya membahas tentang Bank Syariah. Berkaitan dengan kelompok Bank Syariah mempertegas pembentukan, kegiatan usaha yang diperkenankan dan yang dilarang oleh Unit Usaha Syariah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah).

Dalam undang-undang tersebut tegas membedakan kelompok bank syariah sebagai
(1) Bank Umum Syariah
(2) Unit Usaha Syariah dan
(3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Secara lengkap Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut tercantum dalam lampiran tulisan ini.


Demikianlah materi tentang Kelompok Bank Syariah dan jangan lupa juga untuk menyimak materi tentang Pengertian, Sejarah, Prinsip, Pengelolahan dan Dasar Hukum Bank Syariah.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Kelompok Bank Syariah

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Loading...
Loading...