Materi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, perbankkan dan Analisis ekonomi

Saturday, August 26, 2017

Dasar Hukum, Objek, Klasifikasi dan Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Dasar Hukum, Objek, Klasifikasi dan Cara Menghitung Pajak Bumi Dan BangunanPajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.


Dasar Hukum, Objek, Klasifikasi dan Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
A. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJKP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Adapun Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


B. Pengertian Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Jadinya intinya pajak bumi dan bangunan ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek pajak bumi dann bangunan yang ada di atasnya. Pajak bumi dan bangunan berbeda dengan pajak-pajak lainnya, karena salah satu penyebabnya adalah system yang dipakai masih cenderung pada official assessment, artinya semua hal yang kaitannya dengan penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah pihak petugas pajak (fiskus). Hal ini yang membedakan pajak bumi dan bangunan dengan penghasilan (PPh) yang cenderung pada system self assessment.

Akuntansi dipakai oleh perusahaan untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Proses pencatatan pengeluaran pajak bumi dan bangunan ini lebih sederhana dibandingkan dengan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, karena pajak bumi bumi dan bangunan ini dibayar setahun sekali. Hal ini mempermudah perusahaan mencatat transaksi ini setahun sekali.

Menurut undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan salah satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto kecuali pajak penghasilan. Oleh karena itu pengeluaran ini akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut:

Biaya Pajak Bumi & Bangunan xxx
Kas                     xxx

(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan)

Sebelum dibahas panjang lebar mengenai PBB, lebih baik kita ketahui mengenai beberapa pengertian kaitannya dengan PBB.

  • Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya;
  • Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
  • Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;
  • Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak


B. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No 12 tahun 1985 pasal 1A menyebutkan objek pajak bumi dan bangunan hádala tentu saja bumi dan/ bangunan. Namur dalam hal ini bumi dan bangunan yang seperti apa. Di dalam Peraturan Menteri keuangan dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan klasifikasibumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajakterhutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikanfaktor-faktor sebagai berikut:
  • Letak
  • Perutukan
  • Pemanfaatan
  • Kondisi Lingkungan

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  • Bahan yang Digunakan
  • Rekayasa
  • Letak Kondisi Liingkungan dan Lain-lain


C. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Selain bumi dan bangunan di atas, ada beberapa objek pajak yang dikecualikan, diantaranya adalah:

  • Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencarikeuntungan. Halini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasardan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah,sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasukpengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-undangNomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Contoh:
  1. pesantren atau sejenis denganitu;
  2. madrasah;
  3. tanah wakaf;
  4. rumah sakit umum.
  • Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  • Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak;
  • Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.


D. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.

Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak. Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud

Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui


E. Tarif, Dasar, dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5 % dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Sedangkan Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional

Cara menghitung pajak dan bangunan adalah sebagai berikut :

PBB = 0,5 % X NJKP
PBB = 0,5 % X (Prosentase tertentu X DPP)
PBB = 0,5 % X [Presentase tertentu X (NJOP –NJOPTKP)]

Contoh:
PT. ABC mempunyai satu bidang tanah seluas 100 M2 dengan NJOP sebesar Rp 1 juta/M2. Jika prosentase NJKP tanah tersebut adalah sebesar 20% dan NJOPTKP sebesar Rp 10 juta. Berapakah besarnya Pajak Bumi dan bangunan yang harus di bayar oleh WP A?

Jawab :
NJOP : 100 M2 X Rp 1 juta/M2 : Rp 100 Juta PBB = 0,5 % X [20% X (100 Juta – 10 Juta)] PBB = 0,5 % X (20% X 90 Juta) PBB = 0,5 % X 18 Juta PBB = Rp 90.000,-

Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah sebesar Rp 90.000,-

PT. ABC akan mencatat:
Biaya Pajak Bumi & Bangunan 90,000
Kas  90,000

(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan)


Klasifikasi Bumi dan Bangunan Serta Penerapannya dalam Menghitung PBB

Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan.

Pengklasifikasian ini mempermudah wajib pajak untuk menghitung besarnya NJOP dan NJOPTKP maisng-masing objek pajak. Nilai NJOP dan NJOPTKP masing-masing objek pajak ini dipengaruhi oleh letak daerah dan letak tanah itu sendiri. Daerah tertentu kemungkinan akan memiliki nilai NJOP dan NJOPTKP yang berbeda dengan daerah lain. Berikut ini disajikan penggolongan nilai NJOP dan NJOPTKP berdasarkan klas masing-masing objek pajak sebagai berikut:

Klasifikasi,  Penggolongan  Dan  Ketentuan  Nilai  Jual  Bumi

Kelompok A.
Klas Nilai Jual Permukaan Bumi Nilai Jual
Penggolongan (Tanah) (Rp/M2)
1 > 3.000.000 s/d 3.200.000 3.100.000
2 > 2.850.000 s/d 3.000.000 2.925.000
3 > 2.708.000 s/d 2.850.000 2.779.000
4 > 2.573.000 s/d 2.708.000 2.640.000
5 > 2.444.000 s/d 2.573.000 2.508.000
6 > 2.261.000 s/d 2.444.000 2.352.000
7 > 2.091.000 s/d 2.261.000 2.176.000
8 > 1.934.000 s/d 2.091.000 2.013.000
9 > 1.789.000 s/d 1.934.000 1.862.000
10 > 1.655.000 s/d 1.789.000 1.722.000
11 > 1.490.000 s/d 1.655.000 1.573.000
12 > 1.341.000 s/d 1.490.000 1.416.000
13 > 1.207.000 s/d 1.341.000 1.274.000
14 > 1.086.000 s/d 1.207.000 1.147.000
15 > 977.000 s/d 1.086.000 1.032.000
16 > 855.000 s/d 977.000 916.000
17 > 748.000 s/d 855.000 802.000
18 > 655.000 s/d 748.000 702.000
19 > 573.000 s/d 655.000 614.000
20 > 501.000 s/d 573.000 537.000
21 > 426.000 s/d 501.000 464.000
22 > 362.000 s/d 426.000 394.000
23 > 308.000 s/d 362.000 335.000
24 > 262.000 s/d 308.000 285.000
25 > 223.000 s/d 262.000 243.000
26 > 178.000 s/d 223.000 200.000
27 > 142.000 s/d 178.000 160.000
28 > 114.000 s/d 142.000 128.000
29 > 91.000 s/d 114.000 103.000
30 > 73.000 s/d 91.000 82.000
31 > 55.000 s/d 73.000 64.000
32 > 41.000 s/d 55.000 48.000
33 > 31.000 s/d 41.000 36.000
34 > 23.000 s/d 31.000 27.000
35 > 17.000 s/d 23.000 20.000
36 > 12.000 s/d 17.000 14.000
37 > 8.400 s/d 12.000 10.000
38 > 5.900 s/d 8.400 7.150
39 > 4.100 s/d 5.900 5.000
40 > 2.900 s/d 4.100 3.500
41 > 2.000 s/d 2.900 2.450
42 > 1.400 s/d 2.000 1.700
43 > 1.050 s/d 1.400 1.200
44 > 760 s/d 1.050 910
45 > 550 s/d 760 660
46 > 410 s/d 550 480
47 > 310 s/d 410 350
48 > 240 s/d 310 270
49 > 170 s/d 240 200
50 > 170 140

Klasifikasi,  Penggolongan  Dan  Ketentuan  Nilai  Jual  Bumi

Kelompok B

Klas Nilai Jual Permukaan Bumi Nilai Jual
Penggolongan (Tanah) (Rp/M2)
1 > 67,390,000 s/d 69,700,000 68,545,000
2 > 65,120,000 s/d 67,390,000 66,255,000
3 > 62,890,000 s/d 65,120,000 64,000,000
4 > 60,700,000 s/d 62,890,000 61,795,000
5 > 58,550,000 s/d 60,700,000 59,625,000
6 > 56,440,000 s/d 58,550,000 57,495,000
7 > 54,370,000 s/d 56,440,000 55,405,000
8 > 52,340,000 s/d 54,370,000 53,355,000
9 > 50,350,000 s/d 52,340,000 51,345,000
10 > 48,400,000 s/d 50,350,000 49,375,000
11 > 46,490,000 s/d 48,400,000 47,445,000
12 > 44,620,000 s/d 46,490,000 45,555,000
13 > 42,790,000 s/d 44,620,000 43,705,000
14 > 41,000,000 s/d 42,790,000 41,895,000
15 > 39,250,000 s/d 41,000,000 40,125,000
16 > 37,540,000 s/d 39,250,000 38,395,000
17 > 35,870,000 s/d 37,540,000 36,705,000
18 > 34,240,000 s/d 35,870,000 35,055,000
19 > 32,650,000 s/d 34,240,000 33,445,000
20 > 31,100,000 s/d 32,650,000 31,875,000
21 > 29,590,000 s/d 31,100,000 30,345,000
22 > 28,120,000 s/d 29,590,000 28,855,000
23 > 26,690,000 s/d 28,120,000 27,405,000
24 > 25,300,000 s/d 26,690,000 25,995,000
25 > 23,950,000 s/d 25,300,000 24,625,000
26 > 22,640,000 s/d 23,950,000 23,295,000
27 > 21,370,000 s/d 22,640,000 22,005,000
28 > 20,140,000 s/d 21,370,000 20,755,000
29 > 18,950,000 s/d 20,140,000 19,545,000
30 > 17,800,000 s/d 18,950,000 18,375,000
31 > 16,690,000 s/d 17,800,000 17,245,000
32 > 15,620,000 s/d 16,690,000 16,155,000
33 > 14,590,000 s/d 15,620,000 15,105,000
34 > 13,600,000 s/d 14,590,000 14,095,000
35 > 12,650,000 s/d 13,600,000 13,125,000
36 > 11,740,000 s/d 12,650,000 12,195,000
37 > 10,870,000 s/d 11,740,000 11,305,000
38 > 10,040,000 s/d 10,870,000 10,455,000
39 > 9,250,000 s/d 10,040,000 9,645,000
40 > 8,500,000 s/d 9,250,000 8,875,000
41 > 7,790,000 s/d 8,500,000 8,145,000
42 > 7,120,000 s/d 7,790,000 7,455,000
43 > 6,490,000 s/d 7,120,000 6,805,000
44 > 5,900,000 s/d 6,490,000 6,195,000
45 > 5,350,000 s/d 5,900,000 5,625,000
46 > 4,840,000 s/d 5,350,000 5,095,000
47 > 4,370,000 s/d 4,840,000 4,605,000
48 > 3,940,000 s/d 4,370,000 4,155,000
49 > 3,550,000 s/d 3,940,000 3,745,000
50 > 3,200,000 s/d 3,550,000 3,375,000

Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan

Kelompok A
Klas Nilai Jual Bangunan ( Rp/M2 ) Nilai Jual
Penggolongan (Rp/M2)
1 > 1,034,000 s/d 1,366,000 1,200,000
2 > 902,000 s/d 1,034,000 968,000
3 > 744,000 s/d 902,000 823,000
4 > 656,000 s/d 744,000 700,000
5 > 534,000 s/d 656,000 595,000
6 > 476,000 s/d 534,000 505,000
7 > 382,000 s/d 476,000 429,000
8 > 348,000 s/d 382,000 365,000
9 > 272,000 s/d 348,000 310,000
10 > 256,000 s/d 272,000 264,000
11 > 194,000 s/d 264,000 225,000
12 > 188,000 s/d 194,000 191,000
13 > 136,000 s/d 188,000 162,000
14 > 128,000 s/d 136,000 132,000
15 > 104,000 s/d 128,000 116,000
16 > 92,000 s/d 104,000 98,000
17 > 74,000 s/d 92,000 83,000
18 > 68,000 s/d 74,000 71,000
19 > 52,000 s/d 68,000 60,000
20 > 52,000 50,000


Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan

Kelompok B
Klas Nilai Jual Bangunan (Rp/M2) Nilai Jual
Penggolongan (Rp/M2)
1 > 14,700,000 s/d 15,800,000 15,250,000
2 > 13,600,000 s/d 14,700,000 14,150,000
3 > 12,550,000 s/d 13,600,000 13,075,000
4 > 11,550,000 s/d 12,550,000 12,050,000
5 > 10,600,000 s/d 11,550,000 11,075,000
6 > 9,700,000 s/d 10,600,000 10,150,000
7 > 8,850,000 s/d 9,700,000 9,275,000
8 > 8,050,000 s/d 8,850,000 8,450,000
9 > 7,300,000 s/d 8,050,000 7,675,000
10 > 6,600,000 s/d 7,300,000 6,950,000
11 > 5,850,000 s/d 6,600,000 6,225,000
12 > 5,150,000 s/d 5,850,000 5,500,000
13 > 4,500,000 s/d 5,150,000 4,825,000
14 > 3,900,000 s/d 4,500,000 4,200,000
15 > 3,350,000 s/d 3,900,000 3,625,000
16 > 2,850,000 s/d 3,350,000 3,100,000
17 > 2,400,000 s/d 2,850,000 2,625,000
18 > 2,000,000 s/d 2,400,000 2,200,000
19 > 1,666,000 s/d 2,000,000 1,833,000
20 > 1,366,000 s/d 1,666,000 1,516,000


Contoh penerapan Klasifikasi Bumi dan/atau Bangunan Dalam Penghitungan PBB:

Misalnya ada objek perumahan:
Luas Bumi 1.000 m2 dengan nilai Jual Rp. 840.000,00/m2 Nilai Jual tanah tersebut termasuk kelas A 17 dengan nilai jual Rp. 802.000,- /m2

Luas Bangunan 400 m2 dengan nilai jual Rp. 1,000.000,00/m2. Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas A 2 dengan nilai jual Rp. 968.000,- /m2

Jawab:
Penghitungan PBB-nya:
-   Jumlah NJOP bumi (1,000 x Rp 802.000,-) = Rp. 802.000.000,-
-   Jumlah NJOP Bangunan 400 x Rp 968.000,- = Rp. 387.200.000,-
-   NJOP sebagai dasar pengenaan = Rp. 1.189.200.000,-
-   NJOPTKP = Rp. 12.000.000,-
-   NJOP untuk penghitungan PBB = Rp. 1.177.200.000,-
-   NJKP (40% x Rp. 1.177.200.00,-) = Rp. 470.880.000,-

Jadi PBB yang terutang = 0,5% X Rp 470.880.000,-

Rp. 2.354.400,-

Wajib Pajak akan mencatat:
Biaya Pajak Bumi & Bangunan 2,354,400
Kas 2,354,400

(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan)


G. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Berikut ini adalah besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  • Objek pajak perkebunan adalah 40%
  • Objek pajak kehutanan adalah 40%
  • Objek pajak pertambangan adalah 40%
  • Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
  • apabila NJOP-nya > Rp. l.000.000.000,00 adalah 40%
  • apabila NJOP-nya < Rp. l.000.000.000,00 adalah 20%


Contoh:

Seorang Wajib Pajak hanyamepunyai Objek Pajak berupa berupa bumi dengan nilai sebagai berikut:

Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 3.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 8.000.000,00

Karena Nilai Jual Objek Pajakberada di bawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajaktersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupabumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagaiberikut :

a.  Desa A

contoh perhitungan pajak bumi bangunan


b. Desa B

contoh perhitungan pajak bumi bangunan


Untuk Objek Pajak di Desa B,tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajaktelah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupabumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :

Objek I

cara menhitung pajak bumi bangunan

Karena Nilai Jual Objek Pajak berada di bawah Nilai JualObjek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan PajakBumi dan Bangunan.


Objek II

Demikianlah materi tentang Dasar Hukum, Objek, Klasifikasi dan Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Dasar Hukum, Objek, Klasifikasi dan Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Loading...
Loading...