Materi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, perbankkan dan Analisis ekonomi

Tuesday, August 29, 2017

Alur Operasional Bank Syariah

Alur Operasional Bank Syariah - Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvesional / Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda.
Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah pada sekala bisnisnya saja, misalnya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besar, BPRS pada jumlah yang sedang- sedang saja, serta BMT pada jumlah-jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Secara umum alur operasional bank syariah, sebagaimana tercermin dalam gambar berikut:

Alur Operasional Bank Syariah
Alur Operasional Bank Syariah
Dari gambar tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dalam penghimpunan dana bank syariah, yang diperhatikan bukan nama produknya namun prinsip syariah yang dipergunakan, dimana saat ini mempergunakan dua prinsip yaitu:
  1. Prinsip wadiah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah dan
  2. Prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

Selain itu bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu, dalam bentuk pooling dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang dhimpun, khususnya pemilik dana mudharabah, karena hasil pemilik dana mudharabah tergantung pada hasil usaha pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah.

b.Dana bank syariah yang dihimpun, disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran yaitu :
  1. prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel,
  2. prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dan
  3. prinsip ujroh yaitu ijarah dan ijarah muntahiayah bitamllik. Oleh karena dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk pooling dana, maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana, dari prinsip wadiah atau dari prinsip mudharabah atau dari sumber dana modal sendiri.

c. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan  operasi  utama,  merupakan  pendapatan  yang akan dibagi-hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur pembagian hasil usaha (profit distribution). Disamping itu bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan, yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.

d. Dari pendapatan operasi utama yang penerimaannya benar-benar terjadi (cash basis) inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip pendapatan yang akan dibagi hasilkan antara pembilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari mudharabah mutaqlah.

Pada dasarnya perhitungan distribusi hasil usaha, hanya dilakukan oleh mudharib karena sesuai dengan prinsip mudharabah, mudharib diberi kekuasan penuh dalam mengelola dana tanpa adanya campur tangan shaibul maal (pemilik dana), sehingga yang mengetahui besaran hasil usaha tersebut adalah mudharib. Dalam akad mudharabah yang dilakukan antara nasabah (deposan) dengan bank syariah sebagai mudharib – penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah, sedangkan dalam akan mudharabah yang dilakukan antara nasabah debitur dengan bank sebagai shahibul maal – penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur sebagai mudharib.

e. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana mudharabah saja tetapi ada pendapatan- pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank  syariah, diman pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dan pengelola dana (bank). Pendapatan- pendapatan tersebut antara lain pendapatan yang berasal dari fee base income, misalnya pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll dan fee lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah. Disamping itu  pendapatan yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya adalah pendapatan dari mudharabah muqayyadah dimana bank syariah bertindak sebagai agen.


Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang  perbankan syariah mengatur kegiatan usaha Bank Umum Syariah,  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah
1). Pasal 19 ayat 1 menjelaskan kegiatan Usaha Bank Umum Syariah sebagai berikut:
  • menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan i tu berdasarkan  Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  •  melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  • membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
  • membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  • menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  • melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
  • menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  • memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  • melakukan fungsi sebagai Wali Amanat  berdasarkan Akad wakalah;
  • memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  • melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2). Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat pula:
  • melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
  • melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
  • melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat hams menarik kembali penyertaannya;
  • bertindak sebagai pendiri dan penguins dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
  • melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  • menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
  • menerbitkan, menawarkan, danmemperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, balk secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
  • menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, balk secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
  • menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

3) Kegiatan sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 24 ayat 1 dinyatakan Bank Umum Syariah dilarang
  • melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
  • melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  • melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

B. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS)

1). Pasal 19 ayat 2 menjelaskan kegiatan usaha UUS sebagai berikut:
  • menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan i tu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang  bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya  bittamlik atau Akad lain yang tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
  • melakukan pengambilalihan utang berdasarkan  Akad hawalah   atau  Akad  lain  yang   tidak   bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  • membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
  • membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  • menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  • menyediakan tempat  untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  • memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  • memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  • melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2). Pasal 20 menjelaskan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
  • melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
  • melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  • melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat hams menarik kembali penyertaannya;
  • menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
  • menerbitkan, menawarkan, danmemperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
  • menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

3). Kegiatan sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Dalam pasal 24 ayat (2) UUS dilarang
  • a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
  • c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
  • d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.


C. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1) Pasal 21 menjelaskan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  • Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  • Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  • Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan Akad
  • mudharabah atau musyarakah;
  • Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna;
  • Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
  • Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk Sarah muntahiya bittamlik; dan
  • pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;

c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk'titipan berdasarkan Akad wadi' ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan  Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan  Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan

e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2) Pasal 25, dijelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:
  • melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  • menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
  • melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
  • melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
  • melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
  • melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

D. Pasal 22 menjelaskan sebagai berikut:
Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

E. Pasal 23 menjelaskan perihal Kelayakan Penyaluran Dana sebagai berikut:
  1. Bank Syariah dan/atau UUS hams mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
  2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

F. Pasal 26 menjelaskan ketentuan tunduk syariah
  1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
  2. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
  3. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
  4. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Kegiatan Usaha Bank Syariah, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Beberapa pasal yg megatur kegiatan usaha syariah tsb adalah:
1). Pasal 36 Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain
1. giro berdasarkan prinsip wadia’ah
2. tabungan berdasarkan prinsipwadi’ah dan atau mudharabah; atau
3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

b. melakukan penyaluran dana meliputi:
1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain :
  • murabahah
  • istishna
  • salam

2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain :
  • a). mudharabah
  • b). musyarakah


3. prinisp sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
  • a). ijarah
  • b). ijarah muntahiya bittamlik

4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh

c. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
  • wakalah
  • hawalah
  • kafalah
  • rahn


d. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas  dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah.

e. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

f. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

g. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;

h. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip;

i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat- surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah

j. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
k. memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;

l. memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;

m. melkaukan kegiatan usaha kartu debet , charge card berdasarkan prinsip syariah
n. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad  wakalah;

o. melakukan kegiatan lain  yang  lazim  dilakukan  Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

2). Pasal 37
a). Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Bank dapat pula
  • melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf
  • melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank  atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
  • melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan  prinsip  syariah  untuk  mengatasi akibat
  • kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  • bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

b). Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lai dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah

3). Pasal 38
a). Bank wajib mengajukan permohoan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.
b). Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib dilampiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional

4). Pasal 39
a). Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
b). Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional

Demikianlah materi tentang Alur Operasional Bank Syariah yang sempat kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Fungsi Bank Syariah yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Alur Operasional Bank Syariah

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Loading...
Loading...