Materi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, perbankkan dan Analisis ekonomi

Friday, August 25, 2017

Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 23 ( PPh 23)

Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 23 ( PPh 23) - Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak  Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak  dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar  negeri lainnya. 

Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 23 ( PPh 23)
Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 23 ( PPh 23)
Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah  Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. 

Pemotong PPh 23 

1. badan pemerintah; 
2. subjek pajak badan dalam negeri; 
3. penyelenggara kegiatan; 
4. Bentuk Usaha Tetap; 
5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 
6. orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala 


Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu : 
a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali  Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan  yang melakukan pekerjaan bebas; atau

b. orang pribadi yagn menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran beruapa sewa. 


Jenis Jasa yang dikenakan PPh 23 (Objek PPh 23) 

Jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang  dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. 

26. Jasa kebersihan atau cleaning service; 

27. Jasa catering atau tata boga. 



Pemotong dan Yang Dipotong PPh Pasal 23 

Dalam masalah pemotong pajak ini, nampaknya tidak ada perubahan berarti yaitu tetap badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,  atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat ditunjuk oleh  Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23. Ketentuan inipun tak mengalami  perubahan. 


pihak yang dipotong PPh Pasal 23 pun tidak mengalami perubahan yaitu Wajib Pajak Dalam  Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Namun demikian kita harus mengaitkan siapa yang  dipotong ini dengan objeknya, apakah penghasilan yang diterima/diperolehnya tersebut objek  pemotongan PPh Pasal 23 atau bukan. 


Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23 

Perubahan pada penghasilan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah dihapuskannya  Pasal 23 ayat (1) huruf b yaitu pengenaan PPh Pasal 23 yang bersifat final sebesar 15% (lima  belas persen) dari jumlah bruto atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Jenis  penghasilan lainnya tetap yaitu, dividen, bunga royalti, hadiah dan penghargaan selain yang  sudah dipotong PPh Pasal 21, sewa, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan  jasa konsultan dan “jasa lain” selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penentuan “jasa lain”  dalam UU PPh yang baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sementara dalam  ketentuan lama, penentuannya dilakukan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 


Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) adalah sebagai berikut : 


1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank (tidak berubah) 

1. Tarif 15% x Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan  berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah  dipotong PPh Pasal 21. 

2. Dihapus 

3. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 


Dari paragraf di atas bisa kita simpulkan bahwa pada point 1 tidak mengalami perubahan berarti . Pada point 2, PPh Pasal 23 Final atas bunga simpanan koperasi dihapuskan. Ketentuan mengenai bunga koperasi nampaknya akan masuk pada point 1 di mana dikenakan PPh Pasal 23 tidak final sebesar 15% dari penghasilan bruto tanpa ada pembatasan jumlah bunga yang selama ini kita kenal. 


Kalau kita cermati pada point 3, sebenarnya tak ada perubahan dari jenis penghasilannya. Yang berubah adalah tarifnya! . Selama ini PPh Pasal 23 ini dikenakan tarif 15% ini dari Perkiraan Penghasilan Neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini ditetapkan oleh Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Tahun 2009 nanti kita nampaknya harus mengucapkan selamat tinggal pada kata “perkiraan penghasilan neto” ini. Ya, mulai tahun 2009 nanti tarif PPh Pasal 23 hanya satu saja yaitu 2% dari penghasilan bruto. Lumayan kan, kita tak perlu lagi pusing dengan jenis-jenis jasa dan tarifnya yang banyak itu. Kita tinggal menunggu jenis “jasa lain” yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang selama ini penentuan jenis “jasa lain” ini menjadi hak Direktur Jenderal Pajak. 


Tarif Lebih Tinggi Bagi Wajib Pajak Tak Ber-NPWP 

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif PPh Pasal 23 umumnya. Saya menafsirkan ketentuan ini sebagai berikut. Jika bagi Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 23 ( PPh 23)

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Loading...
Loading...