Materi akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi pajak, akuntansi pemerintahan, perbankkan dan Analisis ekonomi

Wednesday, August 30, 2017

Akuntansi Murabahah

Akuntansi Murabahah - Transaksi yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah, baik umum syariah, cabang syariah bank konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah transaksi Murabahah Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati  oleh  penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.


Akuntansi Murabahah
Akuntansi Murabahah

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam :
  1. 1 Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dan
  2. 2. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.
Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam :
  1. sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
  2. sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.
Dari cara pembayaran murabahah dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktek yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah Murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguh.

Dalam Murabahah, rukun-rukunnya terdiri dari :
  1. Ba’i = penjual (pihak yang memiliki barang) 
  2. 2. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang) 
  3. 3. Mabi’ = barang yang akan diperjualbelikan 
  4. 4. Tsaman = harga, dan 
  5. 5. Ijab Qabul = pernyataan timbang terima.

Syarat Murabahah (Syafi’i Antonio, Bank Syariah, hal 102) adalah :
  1. 1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
  2. 2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
  3. 3. Kontrak harus bebas dari riba
  4. 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
  5. 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utan

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. 

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 

Pertama : Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah 
  1. 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba 
  2. 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam 
  3. 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya 
  4. 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 
  5. 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang . 
  6. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
  7. 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati 
  8. 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
  9. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank 

Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah 
  1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank 
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang 
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli 
  4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan 
  5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut 
  6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
  7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka : 
  • Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya 

Ketiga : Jaminan dalam murabahah 
  1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya 
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang 
Keempat: Hutang dalam murabahah 
  1. 1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank 
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya 
  3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. 
Kelima : Penundaan pembayaran dalam murabahah 

  1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya 
  2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Keenam : Bangkrut dalam murabahah 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Sebagai tanda keseriusan dalam melakukan pemesanan, bank syariah dapat meminta uang muka. Berkaitan dengan Akuntansi Perbankan Syariah, uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada Bank Syariah, bukan kepada pemasok (PAPSI, hal III.33). Jadi pembayaran terlebih dahulu kepada pemasok, yang lazim disebut dengan pendanaan sendiri (self financing) tidak dapat dikategorikan sebagai uang muka, bahkan banyak yang berpendapat barang yang diberi dengan dana sebagian dari nasabah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN nomor 4/DSN- MUI/IV/2000, ketentuan pertama, butir 4 yaitu: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba “ 

Bank dapat meminta kepada nasabah (urbun) sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah 

Berkenaan dengan uang muka, yang tercantum dalam Fatwa nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, Ketentuan kedua butir 4 - 7, dijelaskan kembali dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13/DSN MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
  1. Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat 
  2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan 
  3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut 
  4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah 
  5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah 

Untuk memperoleh barang yang akan diperjual belikan bank syariah antara lain melakukan pembelian kepada suplier dan atas pembelian tersebut dimungkinkan suplier memberikan potongan atau diskon atas pembelian barang. Pada prinsipnya diskon adalah milik nasabah atau mengurangi harga pokok barang. 

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Diskon Dalam Murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
  1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah 
  2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan 
  3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah 
  4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad 
  5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani 
Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (qardhul hasan). 

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17/DSN- MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 
  1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja 
  2. Nasabah yang tidak.belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi 
  3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi 
  4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya 
  5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 
  6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 

Untuk dapat membukukan transaksi Murabahah, terlebih dahulu harus diketahui perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah khususnya bank sebagai penjual, yang pada dasarnya dapat dikategorikan dalam permasalahan, Asset / Persediaan Murabahah, Potongan dari pemasok baik sebelum maupun setelah akad, Uang Muka Murabahah, Piutang Murabahah dan Keuntungan Murabahah serta angsuran pembayaran piutang, dan Pembayaran Pelunasan lebih awal.

Demikianlah materi tentang Akuntansi Murabahah yang sempat kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Tata Cara Penghimpunan Dana Bank Syariah yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan dapat membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Akuntansi Murabahah

Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Loading...
Loading...